LAMPUNG — Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan suku bunga acuan. Ia menyebut keputusan moneter sepenuhnya kewenangan bank sentral yang memiliki mandat berbeda dari pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Suahasil dalam wawancara eksklusif dengan Bloomberg Television bersama jurnalis Haslinda Amin yang ditayangkan Jumat (2/10). Menurutnya, pemerintah menghormati independensi BI dalam menjalankan kebijakan moneter, termasuk menentukan arah suku bunga.
"Saya tidak akan memberi tahu Bank Indonesia apa yang harus dilakukan terhadap suku bunga. Mereka punya mandat sendiri," ujar Suahasil.
Dua Mandat yang Berbeda
Suahasil menjelaskan pemerintah memiliki fokus dan instrumen kebijakan yang berbeda dengan BI. Pemerintah melalui kebijakan fiskal bertugas menjaga kondisi perekonomian dan memenuhi kebutuhan pembiayaan negara, sementara BI menjalankan kebijakan moneter.
"Ini adalah dua mandat yang berbeda. Mereka punya mandat, kami punya mandat," katanya.
Pemisahan mandat itu, menurut Suahasil, bukan berarti kedua institusi tidak berkoordinasi. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan bank sentral tetap penting, terutama di tengah kondisi pasar global yang masih bergejolak.
"Kami bekerja sama, kami berkoordinasi, tetapi kami tidak memberi tahu mereka apa yang harus dilakukan," ujar Suahasil.
BI Tahan Suku Bunga di 5,75 Persen
Pernyataan Menkeu itu muncul setelah BI mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 22-23 September 2026. BI telah menahan BI Rate di level tersebut selama tiga pertemuan berturut-turut.
Keputusan itu disebut konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah, menjaga inflasi dalam sasaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan posisi BI Rate yang tidak berubah, imbal hasil instrumen surat berharga negara dan deposito perbankan diperkirakan tetap berada di kisaran saat ini.
Artinya bagi Pasar dan Pelaku Usaha
Bagi investor obligasi, sinyal independensi BI ini mengurangi risiko ketidakpastian kebijakan moneter jangka pendek. Pasar umumnya memandang campur tangan pemerintah terhadap bank sentral sebagai faktor yang bisa melemahkan kredibilitas kebijakan dan menekan nilai tukar.
Suahasil menegaskan pemerintah tetap akan menjalankan kebijakan fiskal sesuai mandatnya di tengah gejolak pasar global. Ia tidak menyebut target spesifik terkait arah suku bunga ke depan, karena keputusan tersebut sepenuhnya berada di ranah RDG BI.
