LAMPUNG — Pemerintah serius mengejar target ambisius membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Proyek yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini tidak hanya menjadi simbol transisi energi, tetapi juga mesin pertumbuhan ekonomi baru yang siap menyerap jutaan tenaga kerja.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kebutuhan investasi untuk merealisasikan program ini mencapai 71,3 miliar dolar AS, setara Rp1.140 triliun. Angka tersebut menjadi modal awal bagi pemerintah untuk membangun ekosistem energi surya dari hulu ke hilir, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
Efisiensi Subsidi dan Dampak ke Lapangan Kerja
Selain menjadi sumber investasi baru, pengembangan PLTS 100 GWp diyakini mampu menghemat anggaran negara secara signifikan. Bahlil memperkirakan efisiensi subsidi energi dapat mencapai Rp73,9 triliun per tahun. Dengan berkurangnya beban subsidi, ruang fiskal pemerintah pun menjadi lebih longgar untuk dialokasikan ke sektor prioritas lainnya.
Dari sisi ketenagakerjaan, program ini berpotensi menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja baru. Rinciannya, sektor konstruksi diproyeksikan menyerap 3,465 juta tenaga kerja, sementara sektor manufaktur membuka 2,053 juta lapangan kerja. Peluang ini membentang di sepanjang rantai pasok energi surya, mulai dari pembangunan pembangkit, pabrik peralatan, infrastruktur pendukung, hingga kegiatan usaha di sekitar lokasi proyek.
Skema dan Tahap Awal Pembangunan
Pemerintah tidak hanya mengandalkan satu model pembangunan. Setidaknya ada delapan skenario yang disiapkan untuk mencapai target 100 GWp. Skema tersebut mencakup eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp, pengembangan PLTS skala besar melalui RUPTL sebesar 30,97 GWp, hingga PLTS terapung dengan target 10,72 GWp.
Selain itu, pemerintah juga menyasar PLTS atap sebesar 9,35 GWp dan PLTS untuk wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) sebesar 0,50 GWp. Kawasan industri dan kegiatan produktif juga menjadi sasaran dengan target masing-masing 7,49 GWp dan 4,36 GWp. Adapun sisanya sebesar 24,13 GWp akan didorong melalui penciptaan permintaan baru dari hilirisasi, kendaraan listrik, dan kompor induksi.
Pada tahap awal, pemerintah telah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 MWp. Proyek perdana ini menjadi fondasi sekaligus uji coba bagi pengembangan tahap-tahap berikutnya.
Dukungan PLN dan Manfaat Ekonomi Hijau
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan komitmennya mendukung percepatan program ini. "PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp," ujarnya. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem kelistrikan dan infrastruktur pendukung yang andal.
Di Bali, PLN bersama Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas 1.000 MWp yang didukung oleh baterai berkapasitas 3.300 MWh. Salah satunya, Klaster Gilimanuk, akan menampung PLTS berkapasitas 300 MWp. Proyek ini diharapkan tidak hanya mendukung pasokan listrik bersih, tetapi juga mengangkat sektor pariwisata Bali.
Dari sisi lingkungan, implementasi penuh program ini diperkirakan mampu memangkas emisi hingga 140 juta ton CO2 per tahun. Penurunan emisi tersebut memiliki potensi nilai ekonomi karbon sekitar Rp6,31 triliun, menjadikan proyek ini sebagai katalis pengembangan industri energi terbarukan sekaligus penguat struktur ekonomi berbasis energi bersih di Indonesia.
