BANDARLAMPUNG — Meski pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih terkontraksi, kantong daerah Lampung justru terisi lebih tebal berkat kinerja pajak dan retribusi. Realisasi pendapatan APBD regional Lampung hingga 30 Juni 2026 tercatat Rp10,52 triliun, atau baru 36,43 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Lampung, Purwadhi Adhiputranto, menyebut pertumbuhan tahunan (year on year) pendapatan daerah mencapai 9,40 persen. Sumber utama pertumbuhan ini bukan dari pusat, melainkan dari kemampuan daerah memungut pendapatannya sendiri.
PAD Melonjak 70,51 Persen, Pajak Rokok Jadi Motor Utama
Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bintang dalam laporan keuangan semester ini. Realisasinya mencapai Rp3,27 triliun atau 40,77 persen dari pagu Rp8,03 triliun. Angka ini melesat 70,51 persen dibandingkan semester I tahun sebelumnya.
"Pertumbuhan pendapatan asli daerah tersebut didorong dari adanya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya dari pajak rokok," ujar Purwadhi di Bandarlampung, Rabu.
Selain pajak rokok, sektor penyumbang PAD lainnya juga kompak mencatatkan kenaikan. Beberapa di antaranya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan PBB-P2. Penerimaan dari retribusi daerah serta dividen badan usaha milik daerah (BUMD) turut mendongkrak angka tersebut.
Transfer Pusat Masih Menyusut, DAK Jadi Penyeimbang
Di sisi lain, ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat justru menunjukkan tren penurunan. Pendapatan transfer terealisasi Rp6,97 triliun, terkontraksi 7,65 persen secara tahunan.
Purwadhi menjelaskan, penurunan ini seiring lebih rendahnya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan insentif fiskal. Meski demikian, dampaknya sebagian besar terkompensasi oleh peningkatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK).
Belanja Daerah Tumbuh 7,92 Persen, Gaji ASN Mendominasi
Dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah regional Lampung mencapai Rp9,58 triliun atau 31,34 persen dari pagu Rp30,57 triliun. Serapan anggaran ini meningkat 7,92 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja operasional masih mendominasi dengan realisasi Rp8,02 triliun atau 35,96 persen dari pagu. Komponen terbesarnya adalah belanja pegawai yang tumbuh signifikan hingga 19,30 persen secara tahunan.
"Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya realisasi gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi aparatur sipil negara (ASN)," kata dia. Belanja barang dan jasa juga ikut tumbuh 7,92 persen, didukung kenaikan belanja jasa serta belanja badan layanan umum daerah (BLUD).
Sementara itu, belanja modal baru terealisasi Rp465,53 miliar atau 12,20 persen dari pagu. Belanja transfer tercatat Rp1,07 triliun dengan realisasi 25,30 persen dari pagu.
Surplus Anggaran Rp942 Miliar, SiLPA Mulai Dimanfaatkan
Meski serapan belanja masih rendah, posisi kas daerah tercatat surplus. Realisasi APBD regional Lampung di semester I 2026 membukukan surplus anggaran sebesar Rp942,47 miliar, berasal dari pendapatan yang melampaui belanja daerah.
Pembiayaan daerah neto terealisasi Rp572,57 miliar, termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. "Namun realisasi ini berjalan dinamis mengikuti kebutuhan pembayaran daerah," pungkas Purwadhi.
