LAMPUNG — Langkah ini diambil untuk mengejar target lifting migas nasional yang terus ditekan oleh penurunan produksi alamiah dari sumur-sumur tua. Keterlibatan KSP langsung dalam proses perizinan menandakan proyek ini masuk dalam prioritas nasional.
Dokumen yang diteken bukan hanya satu, melainkan paket perizinan yang melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pertanian, serta Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah daerah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga turut membubuhkan tanda tangan.
“Ini adalah bentuk gotong royong seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat realisasi pengeboran,” tulis pernyataan resmi SKK Migas yang dikutip dalam bahan artikel.
Jika tiga sumur ini berhasil berproduksi sesuai target, tambahan 35.000 BOPD setara dengan kebutuhan konsumsi BBM harian kota sebesar Medan. Sementara tambahan 450 MMSCFD gas bumi bisa memasok listrik untuk lebih dari satu juta rumah tangga.
Dari sisi investasi, proyek ini juga menggerakkan rantai pasok industri penunjang migas dalam negeri. Mulai dari jasa pengeboran, penyewaan rig, hingga logistik material pipa dan semen.
Setelah penandatanganan ini, tahapan berikutnya adalah penerbitan izin lokasi dan persetujuan penggunaan lahan oleh pemerintah daerah setempat. SKK Migas menargetkan proses administrasi rampung dalam 60 hari kerja.
“Kami harap rig bisa mulai masuk ke lokasi paling lambat kuartal I tahun depan,” demikian pernyataan resmi SKK Migas. Jika semua berjalan lancar, sumur pertama bisa mengalirkan minyak pada akhir 2026.
Proyek ini menjadi ujian bagi efektivitas reformasi perizinan sektor hulu migas yang selama ini kerap tersendat di birokrasi daerah. Keberhasilannya akan menentukan apakah Indonesia bisa membalikkan tren penurunan produksi minyak yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.