LAMPUNG — Washington DC - Pemerintah Amerika Serikat resmi meluncurkan program yang mengizinkan perusahaan swasta terverifikasi untuk melakukan operasi siber ofensif, termasuk pengintaian dan serangan disruptif terhadap infrastruktur digital penjahat internasional. Memorandum presiden yang diterbitkan Rabu waktu setempat menandai perubahan haluan besar dari kebijakan federal yang bertahan selama puluhan tahun.
Selama ini, perusahaan swasta di AS terikat hukum komputer federal yang sama seperti warga biasa: dilarang melancarkan serangan siber tanpa izin pengadilan. Posisi pemerintah dari berbagai era administrasi selalu sama — sektor swasta boleh bertahan dari serangan, tapi tidak pernah diizinkan meluncurkan operasi ofensif.
Yang Berubah dalam Kebijakan Baru
Program ini membuka celah bagi perusahaan yang lolos verifikasi untuk memata-matai target menggunakan spyware, hingga melancarkan serangan yang dirancang menghancurkan data atau sistem milik penjahat. Target operasi mencakup serangan ransomware, penipuan finansial, dan pemerasan seksual (sextortion) yang menyasar warga AS.
Namun ada batasan tegas: perusahaan tidak diizinkan melakukan "hack back" terhadap semua ancaman, dan operasi dilarang menyasar warga AS atau sistem berbasis di dalam negeri. Setiap operasi wajib mendapat persetujuan bersama dari perwakilan Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.
Syarat Ketat dan Jaminan Uang
Perusahaan yang ingin bergabung wajib menempatkan dana jaminan US$ 1 juta (sekitar Rp 16,5 miliar) dalam escrow. Dana tersebut hangus jika pemerintah menemukan pelanggaran aturan operasi. Pedoman teknis program baru akan diterbitkan dalam dua bulan ke depan, dan pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan perusahaan dari semua ukuran, termasuk usaha kecil yang mungkin lebih cocok untuk operasi khusus.
Perusahaan peserta juga diwajibkan melapor ke pemerintah jika menemukan indikasi serangan siber yang mengancam infrastruktur kritis AS, seperti jaringan listrik atau penyedia air minum.
Kritik: Risiko Hukum dan Diplomatik
Kebijakan ini langsung menuai kekhawatiran dari praktisi keamanan siber. Jake Williams, wakil presiden riset dan pengembangan di perusahaan keamanan Hunter Strategy, menyebut kebijakan ini "setengah matang" dan berpotensi membahayakan warga AS yang bekerja di perusahaan swasta.
"Warga Amerika yang terlibat dalam operasi semacam ini bisa dengan mudah diklasifikasikan sebagai kombatan non-seragam saat bepergian ke luar negeri," kata Williams kepada TechCrunch. Ia menambahkan, tuduhan bahwa seorang warga AS ikut operasi semacam itu bahkan tidak perlu benar — kebijakan ini sendiri sudah memberi alasan bagi pemerintah asing untuk membuat tuduhan semacam itu.
Kritik lain datang dari risiko diplomatik. Jika perusahaan AS menyerang infrastruktur digital yang diklaim milik aktor negara asing, negara tersebut bisa mengajukan protes resmi dan menganggapnya sebagai serangan oleh entitas AS.
Latar Belakang: Ancaman yang Meningkat
Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan keamanan siber terhadap AS. Beberapa negara bagian melaporkan serangan terhadap infrastruktur air, yang menurut pejabat intelijen AS didalangi hacker yang didukung pemerintah Iran. Michigan, Minnesota, dan sejumlah negara bagian lainnya menjadi target.
Kondisi ini diperparah dengan pemangkasan besar-besaran staf keamanan siber federal sejak awal masa pemerintahan Trump kedua pada Januari 2025. Gedung Putih tidak memberikan alasan spesifik atas keputusan ini, hanya menyebut pemerintah menghadapi "ancaman yang berkembang" terhadap warga dan bisnis AS.
Juru bicara Gedung Putih tidak menjawab pertanyaan TechCrunch mengenai apakah sudah ada perusahaan yang bergabung dalam program ini, dan hanya merujuk pada lembar fakta yang diterbitkan.
Program ini diprediksi akan menghadapi tantangan hukum dari para kritikus yang selama bertahun-tahun menolak keterlibatan perusahaan swasta dalam operasi peretasan pemerintah. Pedoman teknis lebih lanjut dijadwalkan terbit dalam 60 hari ke depan.
