BANDARLAMPUNG — Penerimaan negara dari sektor kekayaan negara dan lelang di Lampung mengalami akselerasi signifikan. Capaian Rp250,08 miliar pada semester pertama tahun ini bahkan telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2026 secara keseluruhan, dengan realisasi mencapai 812,97 persen dari target.
Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Windraty Ariane Siallagan, mengungkapkan bahwa pendapatan dominan bersumber dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Kontribusinya mencapai 96,30 persen atau setara Rp240,8 miliar dari total realisasi.
Lonjakan Tak Terduga dari Sewa Aset Negara
Windraty menjelaskan bahwa tingginya persentase pertumbuhan secara tahunan dipicu oleh lonjakan PNBP yang tidak terduga pada April lalu. Pemasukan tersebut berasal dari pengelolaan aset melalui mekanisme sewa atau pemanfaatan.
"Capaian realisasi PNBP tersebut telah mencapai 812,97 persen dari target di 2026," ujar Windraty di Bandarlampung, Rabu.
Pertumbuhan sebesar 1.339 persen ini disebutnya mencerminkan peningkatan kinerja yang kuat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan optimalisasi pengelolaan aset negara yang sudah berjalan dengan baik.
Kontribusi Lelang dan Piutang Masih Minim
Selain dari BMN, realisasi PNBP juga ditopang oleh sektor lelang yang mencakup lelang eksekusi dan non-eksekusi dengan nilai mencapai Rp9,2 miliar. Angka tersebut berkontribusi sebesar 3,68 persen dari total realisasi. Sementara itu, pendapatan dari piutang bidang PN hanya menyumbang Rp37 juta atau 0,01 persen.
Masih kecilnya kontribusi dari dua sektor tersebut menjadi perhatian Kantor DJKN. Pihaknya menilai perlu ada strategi khusus untuk mendorong peningkatan realisasi dari lelang dan piutang negara agar lebih optimal ke depannya.
"Dari sisi lain perlu adanya ruang optimalisasi lelang dan piutang, yang tercermin dari kontribusi lelang sebesar 3,68 persen, serta piutang yang hanya 0,01 persen dan masih relatif kecil," kata Windraty lagi.
Penerimaan dari sektor BMN yang menjadi kontributor utama menunjukkan bahwa aset negara yang dikelola pemerintah pusat di Lampung memiliki nilai ekonomis tinggi. Optimalisasi aset seperti tanah, bangunan, dan barang milik negara lainnya menjadi sumber pendapatan andalan yang melampaui target.
