LAMPUNG TIMUR — Deputi Bidang Dukungan Program Strategis Presiden Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara RI, Marsekal Muda TNI Dedi Saprudin Samsudin, menegaskan bahwa konservasi di TNWK harus berjalan secara kolaboratif. Dalam kunjungannya, ia memperkenalkan slogan "TNWK Adalah Kita" sebagai cerminan perubahan cara pandang. "Masyarakat yang tinggal di sekitar Way Kambas tidak lagi diposisikan sebagai pihak di luar kawasan, tetapi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem yang harus dijaga bersama," kata Dedi.
Masyarakat Jadi Bagian dari Ekosistem Konservasi
Dedi menjelaskan, kesuksesan konservasi tidak mungkin dicapai hanya oleh Balai TNWK. Perlu keterlibatan TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, hingga komunitas lokal. Pendekatan ini diyakini mampu membangun koeksistensi yang harmonis antara manusia dan Gajah Sumatra. "Tanggung jawab menjaga Way Kambas merupakan komitmen lintas generasi," ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh pihak memiliki peran memastikan kawasan tetap lestari. "Anak cucu kelak masih dapat menyaksikan Gajah Sumatra hidup di habitat alaminya, bukan hanya melalui buku atau dokumentasi," kata Dedi.
Mitigasi Konflik Gajah dan Tata Kelola Anggaran
Dalam kunjungan yang didampingi Ketua Tim Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatra Brigjen TNI Sriyanto serta Kepala Balai TNWK M. Zaidi, Dedi menggelar diskusi strategis di Aula Balai TNWK. Pembahasan difokuskan pada upaya memperkuat mitigasi interaksi negatif antara gajah dan masyarakat yang masih menjadi tantangan utama di sekitar kawasan.
Selain aspek konservasi, Dedi juga menyoroti tata kelola pembangunan di TNWK. Setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. "Komitmen harus menjaga kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disampaikan sehingga menghasilkan output yang memang sesuai dengan yang direncanakan," tegasnya.
Dedi meminta fungsi pengawasan berjalan optimal dengan melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Kehutanan, dan seluruh pemangku kepentingan. Anggaran yang besar harus diimbangi dengan tata kelola transparan dan akuntabel. Proses pengadaan barang dan jasa, menurutnya, harus memiliki landasan hukum yang kuat agar terhindar dari persoalan administratif.
Melalui semangat "TNWK Adalah Kita", pemerintah berharap Taman Nasional Way Kambas tidak hanya menjadi benteng terakhir pelestarian Gajah Sumatra, tetapi juga simbol kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam menjaga warisan alam Indonesia bagi generasi mendatang.
