BANDARLAMPUNG — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung memastikan seluruh data yang diberikan masyarakat kepada petugas sensus di lapangan akan dijamin kerahasiaannya. Kepala BPS Lampung Ahmadriswan Nasution menyatakan jaminan ini sesuai dengan ketentuan statistik yang berlaku. Pihaknya pun meminta warga untuk menerima petugas dan mengisi data dengan jujur guna menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar satu dekade sekali.
"Kami pastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik," ujar Ahmadriswan di Bandarlampung, Jumat.
Ia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan hanya akan digunakan untuk kepentingan statistik dan perumusan kebijakan pemerintah. "Terimalah petugas kami dengan baik dan isilah data apa adanya. Kami menjamin seluruh data responden aman," imbuhnya.
Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Tujuannya untuk memotret perkembangan dunia usaha di Indonesia dan menjadi dasar pemerintah membuat kebijakan strategis.
Ahmadriswan membeberkan hasil sensus sebelumnya. Pada Sensus Ekonomi 2006, data BPS mencatat sekitar 99,8 persen pelaku usaha di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Data tersebut menjadi fondasi lahirnya Undang-Undang UMKM dan berbagai program seperti penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Kemudian pada sensus 2016, terlihat adanya transformasi UMKM menjadi usaha menengah dan besar. Kondisi ini mendorong lahirnya kebijakan perizinan berbasis online yang memudahkan pelaku usaha.
Memasuki Sensus Ekonomi 2026, BPS akan mendata perkembangan usaha digital maupun non-digital yang kini tumbuh pesat di Indonesia. "Hasil sensus sebelumnya telah menjadi dasar lahirnya berbagai kebijakan pemerintah," kata Ahmadriswan.
Dengan jaminan kerahasiaan data yang ketat, BPS Lampung berharap partisipasi masyarakat bisa maksimal. Keakuratan data dari lapangan menjadi kunci agar kebijakan yang lahir benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil pelaku usaha di daerah.