LAMPUNG BARAT — Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyatakan sebanyak 87 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) siap beroperasi untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa di wilayahnya. Program ini menjadi bagian dari strategi nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
"Pembangunan KDMP kami utamakan di lokasi strategis di pinggir jalan. Dari 87 unit, 16 lokasi merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Barat," kata Parosil saat dihubungi dari Lampung Selatan pada Kamis.
Keberadaan koperasi ini tidak hanya menjadi tempat masyarakat berusaha. Menurut Bupati, KDMP juga berfungsi sebagai sarana memperluas akses pemasaran produk lokal, meningkatkan produktivitas pelaku UMKM, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa secara keseluruhan.
Program ini diyakini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari bawah. Pelaku usaha mikro dan kecil di Lampung Barat selama ini kerap terkendala akses pasar dan permodalan.
Panglima Kodam XXI Raden Intan Mayjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan pihaknya siap mendukung pembangunan fisik KDMP di Lampung Barat. Namun, ia memastikan TNI tidak akan turut serta dalam pengelolaan koperasi.
"Kami siap mendukung apa yang menjadi program pemerintah daerah," ujar Pangdam saat berkunjung ke Pekon (Desa) Kembahang, Kecamatan Batu Brak. Kunjungan itu disebut Bupati dapat memberi motivasi bagi pengelola koperasi sekaligus mempercepat proses pembangunan.
Pangdam meminta agar seluruh unit KDMP di Lampung Barat dikelola dengan baik. Hal ini penting agar target yang ditetapkan pemerintah pusat dapat tercapai.
"Saya berharap pengelolaan KDMP di Lampung Barat dikelola dengan baik agar apa yang ditargetkan Pemerintah pusat dapat tercapai," kata dia.
Selain KDMP, Bupati Lambar juga memaparkan capaian program prioritas lainnya. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lampung Barat telah mengoperasikan 29 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan membentuk tim Satgas MBG. Program ini menyasar pemenuhan gizi warga di tingkat desa.
Keberadaan koperasi ini diharapkan memudahkan warga mengakses modal usaha dan memasarkan produk lokal tanpa harus ke kota. Dengan lokasi di pinggir jalan, akses warga ke koperasi juga lebih mudah.
Bupati belum merinci jadwal operasional penuh seluruh unit. Namun, dengan dukungan TNI dalam pembangunan fisik dan komitmen pemda, proses percepatan terus dilakukan.
Pelaku UMKM, petani, dan pengrajin di 87 desa/kelurahan menjadi sasaran utama. Mereka akan mendapatkan akses pemasaran dan pendampingan usaha melalui koperasi yang dikelola oleh warga setempat.