Pencarian

Anggaran Bandwidth Diskominfotik Metro Rp 1,34 Miliar Dihitung 13 Bulan, Jadwal Kegiatan Cuma 12 Bulan

Kamis, 19 November 2026 • 07:31:02 WIB
Anggaran Bandwidth Diskominfotik Metro Rp 1,34 Miliar Dihitung 13 Bulan, Jadwal Kegiatan Cuma 12 Bulan
Anggaran layanan bandwidth Diskominfotik Kota Metro tercatat Rp 1.345.500.000 dalam dokumen perencanaan belanja.

METRO — Angka Rp 1.345.500.000 dalam dokumen perencanaan belanja layanan jaringan internet Diskominfotik Kota Metro setara dengan 13 kali pembayaran bulanan. Masing-masing pembayaran bernilai Rp 103.500.000, mengacu pada Standar Satuan Harga (SSH) baris 24.895.

Persoalannya, jadwal pelaksanaan kegiatan pada dokumen yang sama tercatat berlangsung Januari hingga Desember 2026. Artinya hanya 12 bulan, bukan 13 bulan.

Jika dihitung dengan tarif bulanan yang sama, kebutuhan anggaran untuk 12 bulan seharusnya Rp 1.242.000.000. Selisih Rp 103.500.000 pun muncul dan belum ada penjelasan dalam dokumen perencanaan.

Dari Mana Selisih Rp 103,5 Juta Berasal?

Perbedaan hitungan ini membuka sejumlah kemungkinan yang menuntut klarifikasi. Bisa jadi ada kebutuhan teknis berupa pembayaran layanan yang melintasi tahun anggaran, kewajiban kontrak sebelumnya, biaya aktivasi, atau komponen lain yang tidak tergambar di jadwal kegiatan.

Namun bisa juga terdapat kekeliruan dalam penentuan volume dan penyusunan perhitungan anggaran. Dua kemungkinan itu punya implikasi berbeda terhadap kualitas perencanaan APBD Kota Metro.

Kesesuaian antara volume, harga satuan, jangka waktu layanan, dan nilai kontrak merupakan bagian mendasar dalam belanja pemerintah. Ketidaksesuaian satu komponen saja semestinya sudah terdeteksi sejak tahap penyusunan.

Mengapa Angka Rp 1,34 Miliar Perlu Dijelaskan Terbuka

Nilai anggaran bandwidth bukan angka kecil. Dengan alokasi Rp 1,34 miliar, publik berhak mengetahui bagaimana angka itu dihitung dan apa dasar kebutuhan pembayarannya.

Jika memang ada alasan teknis yang membuat pembayaran dilakukan 13 kali, Diskominfotik perlu memaparkan periode layanan, dasar kontrak, serta dokumen pendukung yang menjadi landasan penganggaran. Sebaliknya, bila layanan hanya mencakup 12 bulan dengan tarif tetap Rp 103,5 juta per bulan, selisih Rp 103,5 juta itu butuh penjelasan terbuka.

Sorotan ini tidak serta-merta menyimpulkan adanya kerugian negara atau penyimpangan anggaran. Yang dibutuhkan adalah klarifikasi agar tanda tanya terhadap kualitas perencanaan dan akuntabilitas penggunaan APBD tidak membesar.

Diskominfotik Diminta Jadi Contoh Tata Kelola Anggaran

Sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas layanan komunikasi dan teknologi informasi pemerintah, Diskominfotik semestinya menjadi contoh penerapan tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbedaan satu bulan dalam perhitungan anggaran yang bernilai lebih dari Rp 100 juta tidak semestinya berlalu tanpa penjelasan yang terang kepada masyarakat Metro.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi dari Diskominfotik Kota Metro terkait dasar perhitungan 13 kali pembayaran tersebut. Kepala Diskominfotik Kota Metro, Dedi Hasmara, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan jawaban meski telah dihubungi.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak Diskominfotik Kota Metro guna memberikan penjelasan secara berimbang kepada publik.

Follow lampungvoice.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: rakyatnews.co.id

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks