BANDAR LAMPUNG — Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas bangsa, simbol persatuan, dan cerminan martabat negara. Karena itu, penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah disebutnya menjadi tanggung jawab bersama, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.
Komitmen tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang tepat dalam dokumen resmi, surat-menyurat, papan informasi, nama bangunan, media publikasi, hingga komunikasi pelayanan kepada masyarakat.
Apa Isi Kebijakan yang Didorong Pemprov Lampung?
Ada dua hal utama dalam kebijakan yang disampaikan lewat sambutan tertulis itu. Pertama, pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik dan dokumen kelembagaan. Kedua, pelestarian bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Lampung.
"Pembinaan bahasa Indonesia bukan hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga membangun budaya berbahasa yang tertib, santun, dan efektif," ujar Gubernur seperti dikutip dari sambutan tertulisnya.
Salah satu wujud kebijakan pelestarian bahasa daerah ialah instruksi penggunaan bahasa Lampung dalam aktivitas sehari-hari setiap Kamis. Instruksi itu, kata Gubernur, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah menjaga keberlangsungan bahasa Lampung di tengah masyarakat.
"Kita tetap menghormati dan melestarikan bahasa daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan instruksi untuk penggunaan bahasa Lampung setiap hari Kamis," ungkapnya.
Mengapa Evaluasi Pembinaan Bahasa Digelar?
Kegiatan di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung itu menjadi momentum mengukur capaian pembinaan kebahasaan, mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki, serta merumuskan langkah tindak lanjut. Gubernur berharap acara tersebut tidak berhenti pada penilaian administratif.
"Saya berharap kegiatan ini bukan sekadar penilaian administratif. Jadikan momentum ini sebagai refleksi dan perbaikan bersama. Hasil evaluasi hendaknya menjadi dasar langkah konkret di lembaga masing-masing," tegasnya.
Gubernur juga mengajak seluruh perangkat daerah serta lembaga pemerintah dan swasta bersinergi dengan Balai Bahasa Provinsi Lampung melalui pembinaan, pendampingan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.
Komitmen itu perlu diperkuat lewat kebijakan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyuntingan dokumen dan informasi publik, serta pengawasan penggunaan bahasa secara berkala.
Trigatra Bangun Bahasa Jadi Pegangan
Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Muhammad Muis menyebut pembinaan kebahasaan terhadap lembaga pemerintah dan swasta telah berjalan sekitar lima hingga enam tahun terakhir. Evaluasi dan apresiasi menjadi bagian dari upaya melihat penerapan hasil pembinaan sekaligus mendorong peningkatan kesadaran berbahasa di lingkungan kelembagaan.
Muis menjelaskan upaya tersebut sejalan dengan konsep Trigatra Bangun Bahasa, yakni utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.
"Kalau kita menulis poster, papan nama, atau tulisan-tulisan yang mudah diakses publik, mari kita bersama-sama ikut bertanggung jawab untuk meletakkan bahasa Indonesia pada posisi yang paling atas," ujar Muis.
Ia menegaskan bahasa Indonesia harus menjadi bahasa utama dalam informasi yang bisa diakses masyarakat. Penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama, poster, dan berbagai media informasi publik perlu menjadi perhatian bersama agar kedudukannya sebagai bahasa negara tetap terjaga.
Bahasa Lampung di Rumah, PR Tersendiri
Muis mengingatkan pentingnya penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Penggunaan bahasa Lampung di kawasan perkotaan dinilai perlu terus didorong agar bahasa daerah tersebut tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
"Bagi Bapak dan Ibu yang suami istri orang Lampung, pakailah bahasa Lampung itu di rumah. Jangan sampai bahasa Lampung itu hilang," kata Muis.
Apresiasi juga disampaikan Gubernur kepada Balai Bahasa Provinsi Lampung serta seluruh perangkat daerah dan lembaga pemerintah maupun swasta yang berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kebahasaan. Kolaborasi itu diharapkan semakin kuat dan berdampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik di Lampung.
