Sikka – Sebanyak 481 dari 495 prasarana air bersih di Kabupaten Sikka rusak berat akibat gempa, mendorong Kementerian PU menjajaki teknologi konversi air laut menjadi air tawar bersama BRIN.
Dalam rapat koordinasi pada 23 Agustus malam bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago, dan jajaran balai Kementerian PU, Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan langkah kolaboratif ini sebagai respons cepat pemulihan akses air bersih pascagempa.
“Saya sudah kontak Kepala BRIN, siapa tau mereka punya teknologi apapun untuk mengkonversi air laut itu menjadi tawar. Itu menurut saya akan jauh lebih efektif dan efisien,” ujar Dody Hanggodo.
Kerusakan infrastruktur air bersih menjadi tantangan terbesar pascagempa. Dari total 495 unit, sebanyak 481 unit mengalami kerusakan berat, khususnya di Kecamatan Palue yang terdampak paling parah pada Bak Penampung Air Hujan (BPAH) milik warga.
Kondisi geografis Pulau Palue yang kecil dan keberadaan gunung berapi aktif menyulitkan pencarian sumber air bersih alternatif. Hal ini diakui langsung oleh Menteri Dody dalam keterangannya.
“Saya sudah perkirakan, ini kan pulau tidak terlalu besar, kemudian saya juga terinfokan ada gunung berapi yang lumayan masih aktif, jadi saya sudah bayangkan bahwa itu akan susah mencari sumber air bersih. Tapi kita akan terus upayakan. Nanti kita yang jungkir balik untuk mencari apapun supaya teman-teman kita di Palue itu tetap merasa bagian dari NKRI,” kata Menteri Dody.
Kerusakan Sektor Sanitasi Tak Kalah Parah
Selain air bersih, data Kementerian PU dan Pemkab Sikka mencatat 371 prasarana sanitasi terdampak, dengan 302 unit di antaranya rusak berat—mayoritas fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) milik warga di Kecamatan Palue.
Sementara itu, infrastruktur air bersih milik Perumda di wilayah daratan yang mengalami kerusakan ringan dan sedang telah berhasil diperbaiki.
Percepatan pemulihan infrastruktur dasar ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar warga terdampak bencana dapat segera kembali menjalani kehidupan normal.
“Kami melaksanakan ini karena arahan dan dukungan penuh dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, kita hanya membantu mewujudkan apa-apa yang beliau inginkan, sehingga warga yang terdampak bencana itu bisa secepatnya tersenyum,” tuturnya.
Melalui kombinasi perbaikan infrastruktur dan penjajakan teknologi konversi air laut, Kementerian PU menargetkan pemulihan kebutuhan dasar masyarakat Pulau Palue tidak hanya bersifat darurat, melainkan juga solusi infrastruktur berkelanjutan.
