BANDAR LAMPUNG — Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung Sonny Alonsye menyebut kolaborasi dengan Bank Sampah Emak.Id sebagai strategi menjangkau pekerja informal lewat komunitas yang punya jaringan anggota besar. Aktivitas pengelolaan sampah, menurut dia, mengandung risiko yang membuat para anggotanya perlu memahami manfaat program jaminan sosial.
Kerja sama itu masih dalam tahap penjajakan penandatanganan PKS. Sasaran utamanya adalah anggota komunitas pengelola sampah yang tersebar dalam sejumlah kelompok di berbagai wilayah.
Founder Bank Sampah Emak.Id Ahmad Khairudin Syam menilai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah menjadi kebutuhan bagi anggota komunitasnya. Setiap hari mereka menjalankan aktivitas pemilahan dan pengelolaan sampah yang tidak lepas dari risiko kecelakaan kerja.
"Perlindungan bagi ketua kelompok maupun anggota atau nasabah Bank Sampah Emak.Id memang menjadi kebutuhan. Dalam menjalankan aktivitas pemilahan dan pengelolaan sampah, selalu ada risiko yang mungkin terjadi. Karena itu, antisipasi melalui perlindungan sejak awal jauh lebih penting daripada menunggu risiko tersebut terjadi," ujar Ahmad.
Edukasi kepesertaan akan berjalan bertahap lewat para ketua kelompok. Mereka diposisikan sebagai penghubung untuk menyampaikan informasi, membantu proses pendaftaran, hingga mengoordinasikan pembayaran iuran anggota.
Pola berjenjang itu diharapkan membuat sosialisasi program jaminan sosial menjangkau lebih banyak anggota komunitas. Ahmad optimistis informasi soal manfaat perlindungan bisa diteruskan hingga ke tingkat nasabah bank sampah.
Sonny menambahkan, ketua kelompok nantinya berperan mempermudah pendaftaran sekaligus membantu koordinasi iuran. "Kami berharap ketua kelompok dapat menjadi perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan dalam mengedukasi anggota, mempermudah pendaftaran, serta membantu koordinasi pembayaran iuran," katanya.
Menurut Sonny, tantangan memperluas kepesertaan pekerja informal bukan hanya soal kemampuan membayar iuran. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial juga menjadi penghambat.
Bagi pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU), BPJS Ketenagakerjaan menyediakan dua program perlindungan: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Iuran untuk pekerja mandiri dimulai dari Rp8.400.
Manfaat JKK mencakup perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja, santunan cacat, penggantian biaya transportasi, santunan kematian akibat kecelakaan kerja, serta beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak sesuai ketentuan program. Sementara JKM memberikan santunan kepada ahli waris sebesar Rp42 juta bagi peserta yang memenuhi persyaratan masa kepesertaan.
Selain soal perlindungan pekerja, Ahmad berharap kerja sama tersebut mendorong kesadaran memilah sampah dari sumbernya. Lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dan jejaring yang terlibat dalam kerja sama ini diharapkan ikut menerapkan kebiasaan itu.
BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung menargetkan perluasan perlindungan bagi pekerja informal, khususnya anggota komunitas pengelola sampah yang turut berkontribusi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Pekerja mandiri dan komunitas informal diajak menjadi peserta aktif agar memiliki perlindungan terhadap risiko sosial ekonomi yang bisa terjadi sewaktu-waktu.