KALIANDA — Pembahasan Rancangan APBD Lampung Selatan 2027 memasuki hari ketiga. Rapat di gedung DPRD Lampung Selatan itu dipimpin langsung Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi dua wakil ketua. Banggar bersama TAPD dan OPD terkait mencermati komponen anggaran satu per satu, dari proyeksi pendapatan daerah sampai program prioritas pembangunan 2027.
Erma menegaskan pembahasan tidak boleh berhenti pada pencocokan angka. Setiap program yang diusulkan OPD harus lolos uji urgensi, manfaat, dan kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, Erma meminta seluruh OPD menyampaikan penjelasan terbuka dan terperinci atas usulan anggaran masing-masing. Penjelasan itu menjadi bahan penilaian Banggar sebelum alokasi disepakati.
"Setiap program dan kegiatan yang diusulkan OPD perlu dicermati secara serius, baik dari sisi urgensi, manfaat maupun kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah," kata Erma Yusneli.
Permintaan itu menyasar kebiasaan usulan yang disusun demi kelengkapan dokumen. Menurut Erma, pembahasan bersama Banggar tidak boleh sekadar berorientasi pada pemenuhan angka-angka dalam dokumen anggaran.
Ketua DPRD Lampung Selatan itu menyoroti risiko klasik belanja daerah: serapan anggaran tinggi, tetapi dampaknya tidak sampai ke warga. Karena itu, ia meminta setiap rupiah yang dialokasikan bisa dipertanggungjawabkan hingga ke hasil pembangunan.
"Melalui pembahasan ini, kami ingin memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran terserap, tapi hasil pembangunan tidak dirasakan masyarakat," tegas Erma Yusneli.
Pernyataan itu sekaligus menempatkan fungsi anggaran DPRD sebagai alat kontrol, bukan formalitas politik. Erma berharap sinergi Banggar, TAPD, dan OPD menghasilkan Rancangan APBD 2027 yang realistis, efektif, dan efisien.
Selain aspek manfaat, pembahasan memperhitungkan kapasitas fiskal Lampung Selatan. Erma meminta alokasi belanja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar program yang direncanakan tidak berhenti di tengah jalan.
Rancangan APBD 2027 juga diarahkan menjawab kebutuhan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten berpenduduk padat itu. Pembahasan hari ketiga belum menghasilkan angka final karena sejumlah usulan OPD masih dalam penelaahan Banggar bersama TAPD.
Bagi warga Lampung Selatan, tahapan ini menentukan arah belanja daerah tahun depan, mulai dari infrastruktur jalan dan layanan kesehatan hingga program sosial. Kesepakatan Banggar dan TAPD atas tiap mata anggaran akan menjadi dasar penetapan APBD 2027.