BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa penyusunan anggaran tahun depan tidak berhenti pada hitungan pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah mengarahkan Raperda APBD 2027 agar setiap program menyentuh kebutuhan nyata warga, dari petani hingga pelaku UMKM.
Dalam rapat paripurna tersebut, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberi pandangan, saran, masukan, dan pertanyaan selama pembahasan rancangan anggaran.
Pemprov Lampung menempatkan hilirisasi sebagai salah satu strategi utama transformasi ekonomi daerah. Komoditas unggulan yang selama ini dipasarkan dalam bentuk bahan mentah didorong agar diolah menjadi produk bernilai tambah.
Menurut pemerintah daerah, Lampung punya potensi besar dalam produksi pertanian dan perkebunan. Produksi yang tinggi perlu diimbangi kemampuan industri pengolahan, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar.
Langkah itu diharapkan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, memperkuat daya saing produk lokal, dan menaikkan pendapatan pelaku ekonomi di berbagai sektor. Pemerintah provinsi ingin memastikan produk unggulan daerah mampu bersaing di pasar nasional maupun global.
Pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi perdesaan dilanjutkan melalui program Desaku Maju. Program ini difokuskan pada empat pilar utama yang saling mendukung:
Di sektor pertanian, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan pupuk hayati cair untuk menjaga kesuburan tanah. Upaya ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk sintetis, menekan biaya produksi, dan mendorong kemandirian pupuk organik di tingkat kelompok tani.
Distribusi bed dryer atau mesin pengering hasil pertanian modern juga didorong untuk meningkatkan mutu panen. Teknologi ini diharapkan menekan kehilangan hasil pada tahap pascapanen sekaligus menaikkan nilai jual komoditas petani.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia ditempuh lewat pelatihan vokasi berbasis desa. Masyarakat diharapkan memperoleh keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja sehingga daya saing dan peluang memperoleh pekerjaan ikut terbuka.
Untuk konektivitas, pemerintah provinsi merencanakan pembangunan serta penanganan infrastruktur jalan dan jembatan. Infrastruktur yang memadai dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat perdagangan.
Gubernur menekankan bahwa APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan dokumen pembangunan dan cerminan tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat Lampung.
"APBD bukan sekadar dokumen keuangan. APBD adalah dokumen pembangunan, keberpihakan, sekaligus cerminan tanggung jawab moral kita kepada masyarakat Lampung," ujarnya.
Pemprov Lampung memastikan seluruh saran dan masukan fraksi DPRD akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah daerah akan mencermati setiap masukan dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.