Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan daerah. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan isu ketahanan keluarga telah masuk dalam prioritas RPJMD dan RPJMN. Langkah ini menyasar penanganan persoalan sosial seperti KDRT dan perundungan yang berkaitan dengan kondisi keluarga.
BANDARLAMPUNG — Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan ketahanan keluarga menempati posisi strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ia menyampaikan hal itu di Bandarlampung, Jumat, saat membahas penguatan sinergi program lintas instansi.
Menurut Jihan, keluarga adalah entitas terkecil masyarakat yang berperan fundamental membentuk kualitas sumber daya manusia. Ketahanan keluarga yang kuat berdampak langsung pada ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial warga.
Jihan menegaskan posisi isu ini dalam kerangka pembangunan daerah. "Isu tentang ketahanan keluarga itu menjadi isu yang sangat penting dan kami juga di dalam RPJMD, begitu RPJMN juga, ketahanan keluarga menjadi prioritas pembangunan daerah," katanya.
Pemerintah Provinsi Lampung telah membangun kerja sama dengan sejumlah instansi, termasuk instansi vertikal seperti BKKBN. Kerja sama itu diarahkan pada penguatan program di bidang perempuan, anak, kesehatan, dan keluarga.
Jihan mengaitkan sejumlah persoalan sosial yang berkembang di masyarakat dengan kondisi ketahanan keluarga. "Berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perundungan (bullying), salah satunya berkaitan dengan kondisi ketahanan keluarga yang masih perlu diperkuat," ucap dia.
Karena itu, ia menilai sinergi dan kolaborasi lintas sektor perlu dibangun untuk mendukung program pemerintah. "Kita tidak selalu punya jangkauan tangan terhadap banyak hal, termasuk masyarakat di bawah. Itu yang mungkin kita perlu cross linking program sinerginya," tambahnya.
Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap memberi dukungan terhadap pelaksanaan program yang mendukung ketahanan keluarga. Dukungan itu dapat disinergikan melalui penyediaan narasumber maupun fasilitas.
Sejumlah fasilitas milik pemerintah provinsi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penguatan ketahanan keluarga dengan mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. "Kami berharap sinergi dapat segera ditindaklanjuti melalui program konkret yang menyentuh langsung masyarakat," ucap Jihan.
Ia menambahkan kolaborasi pemerintah dengan berbagai elemen masyarakat penting untuk memperluas jangkauan pembangunan. Sasaran akhirnya adalah keluarga yang sehat, tangguh, dan menjadi lingkungan aman bagi perempuan dan anak.
"Pemerintah Provinsi Lampung terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi yang dapat memperkuat program pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Provinsi Lampung," ujar dia.