BANDAR LAMPUNG — Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat ada 706 posyandu di bawah instansinya. Setiap posyandu memiliki lima kader, ditambah satu koordinator kader di tiap kelurahan. Insentif diberikan bukan hanya kepada kader kesehatan, tetapi juga kader yang bernaung di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Temenggung mengatakan pemberian insentif merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para kader yang selama ini secara sukarela terlibat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
"Insentif kader ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para kader yang sudah secara sukarela turut serta dalam langkah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat," ujar Muhtadi, Rabu (7/10/2026).
Kader posyandu membantu pelaksanaan pelayanan posyandu mulai dari meja satu hingga meja lima. Mereka juga mendukung petugas kesehatan dalam memantau kondisi warga di wilayah masing-masing.
Selain membantu pelayanan, kader berperan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai upaya pencegahan penyakit. Materi edukasi mencakup tuberkulosis (TBC), demam berdarah dengue (DBD), dan stunting.
"Jadi, sebenarnya kader ini sangat membantu kami dan tenaga kesehatan untuk mempercepat informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat," kata Muhtadi.
Kader dituntut tanggap terhadap kondisi kesehatan warga di wilayah masing-masing. Ketika menemukan warga yang mengalami batuk dalam waktu cukup lama, kader dapat menyarankan sekaligus mendampingi warga tersebut untuk melakukan pemeriksaan ke puskesmas.
Perhatian kader turut mencakup kelompok rentan, seperti ibu hamil dan balita. Dalam menjalankan tugasnya, kader memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, bukan melakukan tindakan medis.
"Artinya kader ini salah satunya memberikan edukasi, tapi mereka tidak melakukan tindakan medis," jelas Muhtadi.
Pemberian insentif Rp 500 ribu per orang setiap bulan diharapkan menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap para kader yang selama ini berperan langsung di tengah masyarakat.
Dengan keberadaan kader di setiap wilayah, penyampaian informasi kesehatan diharapkan berlangsung lebih cepat. Peran tersebut sekaligus membantu petugas kesehatan menemukan berbagai persoalan kesehatan masyarakat sejak dini dan mendorong warga untuk mendapatkan penanganan di fasilitas kesehatan.