LAMPUNG — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan kebijakan ganjil-genap dan car free day (CFD) harus memberi dampak signifikan bagi masyarakat, bukan sekadar seremonial. Evaluasi ganjil-genap yang sudah berjalan 10 tahun dan rencana perluasan CFD ke hari Sabtu tengah dikaji Pemprov DKI.
Pramono menyampaikan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/9/2026), di tengah proses evaluasi kedua kebijakan tersebut. Ia mengaku akan menerima laporan hasil evaluasi dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin pada Senin sore.
"Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat," kata Pramono.
Kebijakan ganjil-genap telah diterapkan di ibu kota selama 10 tahun. Aturan ini membatasi kendaraan bermotor berdasarkan angka terakhir pelat nomor pada jam dan ruas jalan tertentu.
Evaluasi mencakup efektivitas kebijakan dalam menekan volume kendaraan dan kemacetan. Pemprov DKI belum memutuskan apakah aturan ini akan dilanjutkan, diubah cakupannya, atau dihentikan.
Selain ganjil-genap, Pemprov DKI tengah mengkaji rencana memperluas pelaksanaan car free day ke hari Sabtu. Saat ini CFD rutin digelar setiap Minggu di sejumlah ruas jalan protokol Jakarta.
Perluasan ini dinilai perlu mempertimbangkan dampak terhadap mobilitas warga dan pelaku usaha di sekitar lokasi. Pramono belum dapat memastikan langkah yang akan diambil Pemprov DKI terkait kedua kebijakan tersebut.
Bagi pengguna kendaraan pribadi, kelanjutan ganjil-genap menentukan pola perjalanan harian mereka. Jika aturan diperluas atau diubah, penyesuaian rute dan waktu tempuh akan diperlukan.
Pelaku usaha di kawasan CFD, terutama pedagang kaki lima dan UMKM, juga menanti kepastian jadwal. Penambahan hari pelaksanaan berpotensi menambah jam operasional sekaligus peluang penjualan mereka.
Keputusan akhir bergantung pada laporan evaluasi Dishub DKI yang diterima Pramono. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi soal hasil evaluasi tersebut.