PESISIR BARAT — Kepala Bapenda Pesisir Barat Henri Dunan dan Kepala Diskominfotiksan Pesisir Barat M. Belly Oscar menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Replikasi Sistem Peta Pajak dan Pertanahan dengan Bapenda dan Diskominfo Kota Tangerang Selatan. PKS tersebut melengkapi MoU antar daerah yang diteken lebih dulu di Aula Blandongan.
Langkah ini menempatkan Pesisir Barat sebagai salah satu daerah yang mengadopsi sistem digital milik Tangsel. Tujuannya memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
SISGITA merupakan sistem yang mengintegrasikan data peta objek pajak dengan data bidang tanah. Melalui integrasi tersebut, pemerintah daerah memiliki basis data pertanahan dan perpajakan yang lebih terpadu, akurat, serta dapat diperbarui sesuai kondisi di lapangan.
Pemanfaatan sistem memungkinkan data bidang tanah disandingkan dengan data objek pajak. Berbagai perubahan dapat lebih mudah diidentifikasi, termasuk perubahan kepemilikan, luas bidang tanah, kondisi objek pajak, maupun keberadaan objek pajak yang belum tercatat secara optimal.
Bagi Pemkab Pesisir Barat, penerapan sistem tersebut diharapkan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Integrasi data juga membuka jalan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, integrasi data diharapkan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan informasi perpajakan serta pertanahan. Basis data yang rapi menjadi fondasi perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah.
Sistem yang diadopsi dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan tersebut nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah Pesisir Barat. Pengembangan lebih lanjut juga membuka peluang pemanfaatan teknologi pemetaan yang lebih detail.
Dengan begitu, pengelolaan data pertanahan dan perpajakan dapat berjalan lebih terintegrasi. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya menghasilkan sistem digital, tetapi juga memperkuat kualitas basis data daerah.
Dalam kegiatan itu, jajaran Pemkab Pesisir Barat turut didampingi Inspektur Kabupaten Pesisir Barat Unzir; Kepala Bagian Tata Pemerintahan Ikhsan Haqiqi; Sekretaris BKAD Isnaeni Aditya Marvan; Sekretaris Inspektorat Roby Arfan; serta Eflina selaku Kabid PBB dan BPHTB.
Melalui kerja sama tersebut, Pemkab Pesisir Barat menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi dan data. Basis informasi yang lebih terintegrasi diharapkan mendukung pelayanan publik, pengelolaan perpajakan, optimalisasi pendapatan daerah, serta kebutuhan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.