BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai hilirisasi komoditas lokal belum berjalan maksimal. Dari seluruh komoditas yang dihasilkan daerah, hanya sekitar 30 persen yang diolah lebih lanjut di Lampung. Sisanya masih dijual dalam bentuk mentah.
Persoalan itu ia angkat saat membuka Lampung Begawi x Siger Fest 2026, acara yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Lampung City Mall, Jumat (18/9/2026). Menurut Gubernur, pertumbuhan ekonomi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada regulasi tata niaga.
Gubernur menyebut selama 15 tahun pertumbuhan ekonomi Lampung selalu berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi berubah pada 2026 ketika Lampung menempati posisi kedua tertinggi se-Sumatera setelah Kepulauan Riau, ditopang kenaikan harga komoditas.
Namun ia menegaskan lonjakan itu tidak cukup untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen menuju Indonesia Emas 2045. "Hari ini kami tumbuh karena didukung oleh kebijakannya Presiden, dipaksa naik harganya. Tapi kedepan untuk mencapai 8 persen tidak bisa hanya dengan regulasi. Harus ada kolaborasi, harus ada kreativitas, harus ada inovasi, dan tentunya yang paling penting sesuai dengan RPJMN kita harus melakukan hilirisasi. Kami melihat baru 30 persen komoditas kami yang dihilirisasi di Lampung," tuturnya.
Strategi hilirisasi dirancang lewat dua pendekatan. Pertama, hilirisasi skala sentra perdesaan seperti industri pakan ayam lokal serta penanganan pascapanen kopi dan kakao. Kedua, hilirisasi skala lanjut atau advance downstreaming di kawasan industri manufaktur.
Dalam paparannya, Gubernur membeberkan posisi Lampung sebagai lumbung pangan strategis. Produksi gabah dan padi menembus 3,5 juta ton, dengan separuhnya dikirim untuk memenuhi kebutuhan pangan lintas provinsi.
Lampung juga menopang industri unggas dan telur wilayah DKI Jakarta serta Pulau Jawa lewat surplus jagung. Dari sisi komoditas lain, daerah ini menyuplai 70 persen tapioka nasional, menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia sebagai eksportir, menyumbang 60 persen kopi nasional, menjadi produsen lada terbesar, serta penghasil gula peringkat kedua.
Meski begitu, Gubernur mengakui limpahan kekayaan agraris itu selama puluhan tahun belum optimal menyejahterakan petani akibat volatilitas harga komoditas mentah. Ia menyebut intervensi perlindungan komoditas di era Presiden Prabowo Subianto menjadi titik balik yang mengungkit pendapatan petani dan mendongkrak laju ekonomi daerah.
Geliat ekonomi perdesaan terlihat dari likuiditas perbankan melalui Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh hampir 7 persen secara year-on-year. Adopsi teknologi pertanian juga melonjak pasca kenaikan hasil panen, dengan belanja alat mesin pertanian (alsintan) naik hampir 200 persen dan armada logistik truk bertambah 50 persen.
Sektor pariwisata mencatat lompatan serupa. Arus wisatawan domestik naik hingga 60 persen, dari 17 juta pelancong pada 2024 menjadi 27 juta kunjungan pada 2025. Lampung juga punya rasio demografi unggul karena 71 persen populasi tergolong angkatan kerja produktif.
Potensi akselerasi lain datang dari diversifikasi sektor energi baru terbarukan. Gubernur menutup sambutannya dengan mengajak otoritas moneter pusat dan perbankan mengawal deregulasi untuk menuntaskan sumbatan alur perizinan investasi.
"Saya yakin salah satu fondasi kemajuan Indonesia itu syaratnya cuma satu, ketika daerah-daerahnya menjadi kuat. Fondasi utama pertumbuhan ekonomi kedepan ketika pertumbuhan di daerah itu akan kuat. Ketika Lampung tumbuh, Lampung maju, ekonomi masyarakat makmur, cita-cita presiden kita akan tercapai, Indonesia akan jauh lebih makmur ke depan," pungkas Gubernur.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Lampung yang menembus 5,29 persen pada triwulan II-2026. Angka itu menempatkan Lampung sebagai daerah dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Pulau Sumatera.
Thomas menjelaskan laju pertumbuhan ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pimpinan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan.
Kendati demikian, ia mengingatkan tantangan utama ke depan bukan sekadar mengejar pertumbuhan. Nilai tambah dari pertumbuhan itu harus dirasakan luas oleh masyarakat melalui hilirisasi dan masuknya investasi.