BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung diminta aktif memantau pasar dan segera berkoordinasi dengan Bulog ketika ditemukan kenaikan harga yang tidak wajar. Arahan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri Komjen Pol Tomsi Tohir dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti dari ruang command center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Selasa (18/8/2026).
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Yanyan Ruchyansyah serta perwakilan Forkopimda Provinsi Lampung turut hadir dalam rapat yang membahas mitigasi dampak El Nino dan potensi kekeringan pada September hingga Desember 2026.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Lampung termasuk daerah dengan kenaikan IPH antara 1 hingga 2 persen pada minggu kedua Agustus 2026. Kondisi serupa juga terjadi di Bengkulu, Jambi, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Gorontalo.
Pada tingkat kabupaten/kota, Lampung Tengah menjadi perhatian khusus karena perubahan IPH-nya berada di atas 3 persen. Secara nasional, jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH mencapai 207 kabupaten/kota, meningkat dari 193 daerah pada minggu sebelumnya.
Kenaikan harga pangan didorong oleh komoditas daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan beras. Data BPS menunjukkan harga daging ayam ras naik 4,92 persen dari Rp38.164 menjadi Rp40.041 per kilogram, sedikit di atas Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebesar Rp40.000.
Untuk beras, kenaikan secara nasional relatif tipis—masing-masing 0,23 persen untuk medium dan 0,20 persen untuk premium dibandingkan Juli 2026—tetapi komoditas ini tetap diantisipasi karena pengaruhnya besar terhadap inflasi.
Perum Bulog memastikan stok beras nasional berada di level aman. Kepala Divisi Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog Muhammad Wawan Hidayanto menyebut penguasaan cadangan beras mencapai sekitar 5,2 juta ton.
Kondisi ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk menggunakan cadangan beras sebagai instrumen intervensi apabila terjadi lonjakan harga di daerah. Sekjen Kemendagri menegaskan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tidak boleh menunggu harga melonjak sebelum bertindak.
"Pemantauan lapangan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui lebih cepat apabila terdapat persoalan distribusi, stok, maupun pembentukan harga yang tidak sesuai kondisi sebenarnya," ujar Tomsi.
Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengingatkan pemerintah daerah mewaspadai fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) yang diprediksi terjadi pada September-Desember 2026. Pengalaman sebelumnya menunjukkan curah hujan rendah berdampak langsung terhadap produksi pangan dan mendorong kenaikan harga.
Bagi Lampung, pengawasan pasar yang lebih aktif dan koordinasi TPID dengan Bulog menjadi kunci mencegah kenaikan harga terlalu tinggi. Dengan begitu, kebutuhan pokok tetap terjangkau dan daya beli masyarakat terjaga di tengah tekanan cuaca dan fluktuasi harga komoditas pangan.