BATAM — Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Lampung M. Firsada mewakili Gubernur dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026). Kehadirannya menegaskan komitmen Lampung memperkuat koordinasi antarpimpinan daerah untuk menjaga stabilitas dan momentum ekonomi.
Mendagri menilai kekompakan Forkopimda menjadi kunci penyelesaian persoalan daerah secara cepat. Setiap unsur memiliki kewenangan berbeda, dan jika disatukan, respons terhadap masalah politik, hukum, keamanan, hingga pembangunan akan lebih efektif.
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujarnya di hadapan gubernur, bupati/wali kota, serta pimpinan daerah se-Sumatera.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menyebut pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,29 persen dan menilai capaian itu perlu dipertahankan. Ia secara khusus menyingkap disparitas capaian antarprovinsi di Pulau Sumatera.
“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.
Menurut data yang disampaikan dalam rapat, Kepulauan Riau dan Lampung menjadi dua provinsi dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Karena itu, daerah lain diminta memperkuat koordinasi untuk mendorong aktivitas ekonomi, termasuk memastikan belanja pemerintah berjalan efektif.
“Tolong rekan-rekan yang daerah lain, provinsi lain betul-betul harus melakukan koordinasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan ini harus didukung oleh teman-teman Forkopimda,” jelasnya.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi, terutama pada komoditas pangan. Kenaikan harga barang dan jasa disebutnya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan berpotensi memicu gejolak keamanan serta politik.
“Karena kalau terjadi kenaikan harga barang dan jasa, harga pangan terutama, itu dampaknya akan langsung ke situasi keamanan,” jelasnya.
Pengendalian inflasi tidak bisa hanya dibebankan kepada kepala daerah. Mendagri meminta seluruh unsur Forkopimda turun tangan mengambil langkah konkret sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Tito mengakui membangun kekompakan Forkopimda tidak selalu mudah karena setiap unsur memiliki tugas dan kepentingan masing-masing. Komunikasi perlu dibangun secara rutin, bukan sekadar ketika persoalan muncul.
Daerah dengan hubungan harmonis antarpimpinan cenderung lebih cepat menyelesaikan masalah. Sebaliknya, ketidakharmonisan dapat menghambat program pembangunan.
Ia menegaskan setiap daerah punya persoalan lokal berbeda. Karena itu, koordinasi harus diarahkan pada identifikasi masalah spesifik dan solusi bersama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Turut hadir dalam rapat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, serta pejabat terkait lainnya.