BANDARLAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung memulai pembenahan kualitas APBD dengan membuka seluruh pos anggaran untuk ditinjau ulang. Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar mengatakan langkah ini merupakan respons atas temuan di lapangan dan arahan dari Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK.
“Kami membuka seluruh postur anggaran kepada fraksi-fraksi. Mana yang tidak diperlukan, kami siap evaluasi,” ujar Giri di Bandarlampung, Rabu (29/7).
Salah satu temuan yang disorot adalah usulan kenaikan belanja pegawai di sejumlah OPD yang dinilai tidak wajar. Giri menyebut ada yang mengusulkan kenaikan hingga 7–15 persen, jauh melampaui batas kewajaran.
“Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru habis untuk belanja pegawai. Semangat efisiensi harus dimulai dari pemerintah sendiri,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Sekretariat DPRD telah merasionalisasi anggarannya sehingga kenaikan belanja pegawai tetap di bawah batas 2,5 persen sesuai ketentuan.
Dalam evaluasi APBD Perubahan, DPRD menemukan persoalan mendasar di Rumah Sakit Bandar Negara Husada. Tenaga dokter sudah tersedia dan digaji, namun peralatan medis yang memadai belum diadakan.
“Dokternya sudah ada, sudah digaji, tetapi alat kesehatannya belum tersedia. Ini harus segera dicarikan solusi agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujar Giri.
DPRD mendorong Pemprov Lampung berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar pengadaan alat kesehatan bisa dibantu pemerintah pusat.
Di sektor pertanian, DPRD menemukan banyak program strategis yang belum mendapat dukungan anggaran pada tahun sebelumnya. Padahal, serangan hama tikus kini menjadi keluhan hampir di seluruh sentra pertanian Lampung.
“Hampir setiap turun ke lapangan, petani mengeluhkan serangan hama tikus. Ini persoalan nyata yang harus dijawab melalui kebijakan anggaran,” kata Giri.
DPRD berkomitmen mengawal program unggulan Gubernur Lampung di sektor pertanian, termasuk penyediaan dryer, pupuk, bibit, dan bantuan pemberantasan hama.
Giri juga menyoroti lemahnya realisasi pendapatan daerah. Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun strategi baru agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak kembali meleset seperti tiga tahun terakhir.
DPRD menemukan perbedaan antara angka retribusi di lapangan dengan data resmi, termasuk pada penerimaan pajak air permukaan. Temuan ini akan menjadi fokus evaluasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami ingin APBD Lampung menjadi APBD paling berkualitas. Setiap rupiah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Itu komitmen kami,” pungkas Giri.