LAMPUNG UTARA — Koordinator BGN Lampung Utara, Anggi Prasetyo, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran oleh pusat hanya berlaku untuk honor petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, komoditas makanan dan kuota penerima manfaat tetap berjalan 100 persen sesuai ketentuan awal.
"Kami luruskan bahwa yang dipangkas oleh pusat hanya besaran honor petugas SPPG. Untuk kualitas komoditas makanan dan jumlah total anak yang menerima manfaat tetap berjalan 100 persen sesuai ketentuan awal, tidak ada pengurangan sama sekali," tegas Anggi kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).
Pelaksanaan program MBG di Lampung Utara saat ini melibatkan 83 dapur SPPG yang tersebar di 23 kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75 dapur telah beroperasi penuh, sementara delapan dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.
Meski demikian, seluruh dapur SPPG tengah menjalani proses moratorium yang diberlakukan oleh BGN Pusat. Anggi menegaskan kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara BGN di daerah bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan.
"Saat ini seluruh dapur SPPG masuk proses moratorium dari BGN Pusat. Tindak lanjutnya menjadi kewenangan pusat, sedangkan kami di daerah hanya melakukan monitoring," jelasnya.
Kabupaten Lampung Utara saat ini memiliki 135 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Namun, tidak seluruhnya bertugas di daerah asal karena sebagian ditempatkan di berbagai wilayah di luar Provinsi Lampung sesuai kebutuhan program.
Pernyataan BGN ini sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu keberlangsungan program MBG di Lampung Utara. Program prioritas pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik itu dipastikan tetap berjalan dengan kualitas layanan dan jumlah penerima manfaat yang tidak berubah.