BANDARLAMPUNG — Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Lampung, Maulidi Hilal, menegaskan jajarannya kini gencar melakukan pendekatan “jemput bola” ke pemkab/pemkot dan aparat penegak hukum. Skema ini dinilai menjadi kunci utama untuk memecahkan berbagai kendala yang berpotensi muncul selama masa transisi regulasi hukum nasional.
“Dengan ngobrol dan komunikasi, persoalan-persoalan yang sulit diharapkan akan ada solusi. Ini adalah titik awal dari berkurangnya ego sektoral,” kata Hilal di Bandarlampung, Selasa.
Provinsi Lampung saat ini memiliki empat Bapas yang siap mengawal kebijakan tersebut, yakni Bapas Bandar Lampung, Bapas Kotabumi, Bapas Pringsewu, dan Bapas Metro. Seluruh Bapas itu telah bergerak menjalin kerja sama dengan jajaran bupati/wali kota, aparat penegak hukum, dan dinas terkait di tingkat kabupaten/kota.
Perjanjian kerja sama (PKS) pun sudah mulai ditandatangani untuk memperkuat sinergi di daerah masing-masing. Hilal menyebutkan, melalui ruang diskusi ini kesepakatan-kesepakatan diharapkan dapat melengkapi regulasi yang sudah ada.
Salah satu poin penting dalam KUHP baru adalah penerapan pidana alternatif, khususnya bagi tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah lima tahun serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penerapan ini membutuhkan koordinasi lintas sektor agar tidak tumpang tindih kewenangan.
“Kami juga tengah menjembatani bagaimana implementasi KUHP dan KUHAP baru ini berjalan sembari menunggu peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksanaannya,” ujar Hilal.
Kanwil Ditjenpas Lampung menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan melalui peran aktif para Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Meski sempat ada penyesuaian jadwal—seperti rencana kunjungan ke Lampung Timur yang dijadwalkan ulang karena bupati setempat berhalangan hadir—koordinasi di wilayah lain tetap berjalan lancar.
Pada pekan sebelumnya, Hilal beserta tim Bapas tercatat telah sukses melakukan kunjungan kerja koordinasi ke Kabupaten Tulang Bawang. Dengan langkah cepat ini, seluruh jajaran pemasyarakatan di Lampung menyatakan kesiapannya mengimplementasikan sistem hukum baru secara optimal demi penegakan hukum yang lebih humanis.