BANDAR LAMPUNG — Sebanyak 686 personel dikerahkan Polda Lampung untuk mengamankan rangkaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Provinsi Lampung, Rabu (10/6/2026). Presiden dijadwalkan meresmikan dan meninjau fasilitas layanan kesehatan di Kabupaten Pesisir Barat, kemudian membuka Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Novotel, Bandar Lampung.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun merinci, kekuatan personel dari Polda Lampung sebanyak 319 orang. Mereka terdiri dari unsur staf pengendali pengamanan, satuan tugas pengamanan wilayah, Ditsamapta, Ditlantas, Satbrimob, hingga Biddokkes.
Sementara itu, personel dari jajaran kewilayahan berjumlah 367 orang. Rinciannya, 267 personel dari Polresta Bandar Lampung, 97 personel dari Polres Pesisir Barat, dan 3 personel dari Polres Lampung Selatan.
“Polda Lampung bersama seluruh jajaran telah melakukan berbagai persiapan untuk mendukung kelancaran kunjungan kerja Presiden RI di Provinsi Lampung,” kata Yuni, Rabu (10/6/2026). Seluruh personel yang terlibat telah diberikan arahan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Yuni menjelaskan, pola pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup dengan mengedepankan langkah deteksi dini, pengamanan preventif, serta kesiapsiagaan personel dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan. “Pengamanan dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup sesuai standar operasional pengamanan VVIP. Seluruh personel juga dituntut untuk bertindak profesional, humanis, dan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurut Yuni, keberhasilan pengamanan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga dukungan masyarakat. “Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, penyelenggara kegiatan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda kenegaraan ini,” tuturnya.
Polda Lampung mengimbau warga untuk bersama-sama menjaga situasi kamtibmas yang kondusif. Masyarakat juga diminta memahami dan mengikuti petunjuk petugas di lapangan jika terdapat pengaturan maupun rekayasa arus lalu lintas di sejumlah lokasi selama kegiatan berlangsung.