BANDAR LAMPUNG — Ketimpangan daya tampung antar sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Bandar Lampung kembali menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026. Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menilai persoalan ini berpotensi memicu gelombang keluhan dari masyarakat jika tidak segera diantisipasi.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengungkapkan bahwa setiap tahun ajaran baru selalu terjadi penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah negeri yang dianggap favorit. Sementara itu, sekolah lain justru kekurangan siswa. “Keluhan masyarakat terkait daya tampung sekolah SMP di Bandar Lampung ini memang belum merata. Ada sekolah yang penuh sementara ada yang kekurangan siswa,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Senin (18/5/2026).
Akibatnya, banyak calon siswa yang tidak tertampung di sekolah terdekat dari tempat tinggal mereka. Keterbatasan kuota rombongan belajar memaksa mereka mencari sekolah lain dengan jarak tempuh yang lebih jauh.
Asroni menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima banyak aduan dari warga, terutama yang tinggal di kawasan padat penduduk. Sulitnya akses masuk ke SMP negeri menjadi keluhan utama yang disampaikan setiap tahun. “Kami Komisi IV hari ini rapat terkait persiapan SPMB di Kota Bandar Lampung yang sebentar lagi akan dilaksanakan sekitar pertengahan Juni. Tadi juga hadir Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung,” kata Asroni.
Rapat tersebut tidak hanya membahas kesiapan teknis pelaksanaan SPMB, tetapi juga mengevaluasi berbagai persoalan yang kerap muncul pada masa penerimaan siswa baru. DPRD mendorong Dinas Pendidikan untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk pemerataan kualitas dan daya tampung sekolah.
Hingga saat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung belum merilis langkah konkret untuk mengatasi ketimpangan tersebut. Namun, rapat dengar pendapat yang digelar menjadi sinyal bahwa persoalan ini mulai mendapat perhatian serius dari legislatif. Warga berharap ada kebijakan yang lebih adil agar anak-anak mereka bisa bersekolah di dekat rumah tanpa harus berebut kuota di sekolah favorit.