LAMPUNG — Presiden Prabowo Subianto membeberkan bahwa praktik manipulasi laporan perdagangan, terutama under invoicing pada komoditas ekspor, menjadi sumber utama kebocoran yang menggerus pendapatan negara. Ia menyebut, berdasarkan perhitungan para ahli, potensi kerugian mencapai 150 miliar dolar AS atau setara Rp 2.500 triliun per tahun. Angka tersebut dinilai cukup untuk menutup defisit anggaran berbagai program prioritas, termasuk peningkatan gaji guru dan pegawai negeri.
Praktik Manipulasi dan Skema Satu Pintu Ekspor
Dalam sambutannya di hadapan para ulama dan kiai, Prabowo menjelaskan bahwa praktik kecurangan banyak dilakukan oleh oknum pengusaha yang tidak jujur dalam melaporkan volume perdagangan. "Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya negara rugi," ujar Presiden di hadapan peserta forum.
Untuk menutup celah tersebut, pemerintah tengah memperkuat sistem pengawasan ekspor komoditas strategis melalui skema satu pintu yang dijalankan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Langkah ini diambil agar setiap transaksi perdagangan komoditas tercatat secara transparan dan tidak mudah dimanipulasi. Dengan sistem terpusat, pemerintah berharap dapat meminimalkan praktik under invoicing yang selama ini dinilai merugikan keuangan negara.
Evaluasi BUMN dan Perbaikan Tata Kelola
Selain sektor perdagangan, Presiden juga menyoroti kinerja badan usaha milik negara. Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh dan memutuskan untuk menutup sekitar 240 BUMN yang dinilai terus merugi. "Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua," tegasnya.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan negara secara keseluruhan. Menurut Presiden, tanpa penutupan celah kebocoran dan efisiensi di sektor BUMN, pemerintah akan terus kesulitan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan aparatur sipil negara.
Pesan ke Ulama: Mengerti Kondisi Keuangan Negara
Prabowo secara khusus menyampaikan paparan ini kepada para tokoh NU yang hadir. Ia meminta mereka memahami mengapa anggaran untuk gaji guru dan pegawai negeri belum bisa optimal. "Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya tidak ada, diambil terus," papar Prabowo.
Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan perbaikan sistem fiskal dan pengawasan keuangan. Dengan menekan kebocoran hingga serendah mungkin, ruang fiskal untuk program-program prioritas, termasuk kenaikan gaji guru dan ASN, diharapkan dapat terbuka lebih lebar di masa mendatang.
