LAMPUNG — Bank Aladin Syariah menyebut transisi menuju Intelligent Banking tidak sekadar soal mengadopsi teknologi baru. Perusahaan justru menyoroti ancaman non-teknis yang bisa menggerus kepercayaan nasabah jika tidak diantisipasi sejak dini.
Presiden Direktur Bank Aladin Syariah, Koko Rachmadi, mengungkapkan ada lima tantangan utama dalam proses transformasi tersebut. Selain kejahatan siber dan deepfake, bank juga harus bekerja ekstra menjaga privasi data, membangun infrastruktur teknologi, serta memastikan literasi nasabah dan keberlanjutan model bisnis.
Modus penipuan berbasis AI kini semakin canggih. Teknologi deepfake bisa meniru suara dan wajah seseorang, sehingga rawan dimanfaatkan untuk membobol akun atau memanipulasi verifikasi identitas.
Untuk menangkal hal ini, Bank Aladin Syariah mengaku telah menggabungkan kapabilitas perbankan dengan AI dan Fraud Intelligence. Sistem itu mencakup penerapan e-KYC bertenaga AI serta Fraud Detection System yang bekerja sejak nasabah mendaftar hingga melakukan transaksi harian.
Koko menjelaskan, transformasi ini juga mengubah cara bank menjalankan bisnis. Aladin tidak lagi fokus menjual produk individual, melainkan membangun layanan yang terhubung dalam satu ekosistem melalui sistem Open Banking.
“Masa depan perbankan digital membutuhkan solusi yang melampaui batas institusi, di mana kolaborasi erat antara regulator dan industri menjadi kunci utama agar inovasi dan regulasi terus berkembang secara beriringan,” ungkap Koko dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
Menurut Koko, percepatan adopsi AI di sektor keuangan tidak bisa dilakukan sendirian oleh bank. Pelaku industri perlu berkolaborasi untuk memperkuat ekosistem, sementara regulator bertugas memastikan ruang yang aman dan terpercaya bagi inovasi tersebut.
Di sisi lain, nasabah juga harus diberikan kendali penuh atas data pribadi mereka. Hal ini dinilai krusial agar ekosistem perbankan berbasis AI mampu berkembang tanpa mengorbankan keamanan dan kebutuhan pengguna.
“Kita optimis terhadap cerahnya masa depan perbankan digital di Indonesia, namun tetap waspada terhadap risikonya, serta terus memperdalam dan menguatkan kolaborasi,” ujar Koko.
Ia menambahkan, kerja sama yang solid antar pemangku kepentingan menjadi prasyarat untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang aman dari ancaman siber dan fraud. Selain itu, kolaborasi ini juga dinilai mampu memperluas jangkauan inklusi keuangan hingga ke daerah terpencil tanpa mengorbankan aspek keamanan data nasabah.