LAMPUNG — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk bergerak cepat dalam pendataan dampak gempa. Instruksi ini disampaikan langsung saat meninjau lokasi terdampak di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Senin (17/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Mendagri berdialog dengan warga setempat untuk memastikan proses verifikasi kerusakan berjalan sesuai harapan. Dia menegaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan bantuan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun realisasinya terkendala oleh kelengkapan data dari tingkat bawah.
Bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah warga terdampak gempa terbagi dalam tiga kategori, yakni Rp 15 juta untuk kerusakan ringan, Rp 30 juta untuk kerusakan sedang, dan Rp 70 juta untuk kerusakan berat. Namun, pencairan dana tersebut tidak bisa dilakukan tanpa adanya validasi ketat dari tiga pihak.
"Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didata, sudah sampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari," ujar Mendagri di hadapan warga.
Proses birokrasi ini menjadi krusial karena melibatkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) setempat sebagai penanda tangan dokumen. Tujuannya, memastikan data penerima bantuan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Mendagri meminta perangkat pemerintahan paling bawah, mulai dari kepala desa hingga jajaran kecamatan, untuk dikerahkan dalam proses pemutakhiran data. Menurutnya, merekalah yang paling memahami kondisi fisik rumah warga di lapangan.
"Nanti yang mendata dari desa. Nanti desa menyampaikan kepada Pak Bupati. Bupati nanti akan merekap rumah siapa yang rumahnya rusak ringan, sedang, atau berat," terang Tito Karnavian.
Dalam kunjungannya, Mendagri menyoroti Kecamatan Lamba Leda Utara sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah akibat gempa yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pagi. Dia mendorong agar seluruh bantuan yang masuk ke Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan untuk daerah tersebut terlebih dahulu.
"Akan kita sampaikan untuk mendorong semua bantuan yang di Manggarai Timur prioritaskan daerah ini," tutupnya.
Hasil peninjauan lapangan ini rencananya akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN. Kehadiran Mendagri di lokasi bencana merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan gempa di NTT sekaligus wujud kehadiran negara di tengah masyarakat yang terdampak.