BANDARLAMPUNG — Pembangunan jalan desa di Lampung bakal berjalan lebih cepat setelah Pemprov Lampung memadukan program Desaku Maju dengan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Langkah ini diambil untuk memastikan dana yang digelontorkan ke kabupaten dan kota benar-benar berdampak langsung pada konektivitas warga.
Marindo Kurniawan mengatakan, sinergi ini merupakan tindak lanjut komitmen bersama antara pemerintah daerah dan jajaran TNI. Fokus utamanya adalah mempercepat pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi kebutuhan mendasar masyarakat desa.
Pemprov Lampung meminta setiap kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran DBH secara tepat sasaran. Penyaluran dana itu tidak boleh berhenti di laporan administrasi, melainkan harus menghasilkan pembangunan yang bisa dilihat dan dirasakan warga.
"Kami ingin menghadirkan adanya dana bagi hasil yang disalurkan, bisa menghasilkan pembangunan dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya untuk jalan desa," ujar Marindo di Bandarlampung, Sabtu.
Besaran anggaran yang dialokasikan tidak diseragamkan. Pemprov memberi kelonggaran agar tiap daerah menyesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan ruas jalan di wilayahnya masing-masing.
Agar mekanisme pengalokasian berjalan sesuai aturan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan dalam proses pembahasan. Hasil kajian bersama BPKP nantinya menjadi bahan penyempurnaan nota kesepahaman atau MoU antara pemda dan TNI.
"Setiap desa memiliki kondisi dan kebutuhan jalan yang berbeda. Karena itu, alokasi anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah," kata dia.
Pelaksanaan program Desaku Maju akan diarahkan agar memiliki keterkaitan yang jelas antara alokasi dana dan hasil pembangunan di lapangan. Keterlibatan TNI melalui TMMD maupun Karya Bakti menjadi salah satu opsi yang dipakai untuk mempercepat realisasi proyek.
Melalui kolaborasi ini, Pemprov Lampung menargetkan terwujudnya infrastruktur yang meningkatkan konektivitas, mendukung aktivitas ekonomi, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan jalan yang memadai diharapkan membuka akses warga ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.