LAMPUNG — Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta, Heru Hermawanto, menyatakan capaian ini membuktikan kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jakarta tetap solid. "Pencapaian ini menunjukkan Jakarta tetap menjadi tujuan utama investasi di Indonesia. Kepercayaan investor yang terus meningkat merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif," ujar Heru dalam keterangan resminya, Jumat (7/8).
Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat komposisi investasi Jakarta terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,5 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp67,1 triliun. Dominasi PMDN mengindikasikan ekspansi modal domestik yang agresif di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Secara spasial, Jakarta Selatan masih menjadi lokasi paling diminati investor dengan realisasi mencapai Rp62,7 triliun. Disusul Jakarta Pusat Rp49,9 triliun, Jakarta Utara Rp23,1 triliun, Jakarta Barat Rp20,6 triliun, dan Jakarta Timur Rp17,1 triliun. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencatat realisasi terkecil sebesar Rp289 miliar.
Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (UP JIC), Ezrin Kartika, menekankan bahwa dampak investasi tidak hanya diukur dari nilai proyek yang masuk. Sepanjang Semester I 2026, investasi di Jakarta berhasil menyerap lebih dari 220 ribu tenaga kerja dari PMDN dan sekitar 78 ribu tenaga kerja dari PMA.
"Keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari banyaknya proyek yang sudah atau berhasil dibangun, tetapi juga dari dampak ekonominya. Investasi menciptakan lapangan kerja, meningkatkan aktivitas usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi," jelas Ezrin.
Tiga sektor utama menjadi penggerak realisasi investasi di Jakarta. Sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi menyumbang Rp54,3 triliun atau 31 persen dari total investasi. Sektor jasa lainnya mencatat Rp43,6 triliun (25 persen), dan perdagangan serta reparasi mencapai Rp28,4 triliun (16 persen).
Heru menilai dominasi sektor-sektor tersebut mencerminkan minat investor terhadap bidang yang menopang konektivitas, perdagangan, dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian Jakarta. "Investasi yang masuk tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat," ungkapnya.
Untuk mempertahankan posisi sebagai tujuan investasi terbesar, DPMPTSP DKI Jakarta mengoptimalkan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan mempercepat digitalisasi layanan perizinan maupun nonperizinan. Pemprov DKI juga memperkuat promosi investasi berbasis data melalui penyusunan peta potensi investasi dan pengembangan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO).
"Kami memastikan peluang investasi yang ditawarkan telah memiliki kesiapan dari sisi teknis, finansial, maupun pasar. Dengan demikian, investor memperoleh kepastian yang lebih baik dalam mengambil keputusan investasi di Jakarta," tutur Heru. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Pramono yang menempatkan kemudahan investasi dan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan.