LAMPUNG — Kedatangan Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur bukan sekadar kunjungan biasa. Dalam agenda yang berlangsung 1 Agustus 2026 itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PSI, bertemu warga, mengikuti kegiatan budaya, hingga menerima gelar adat. Ini merupakan bagian dari komitmen yang ia nyatakan saat Rakernas PSI pada 31 Januari 2026 untuk membantu membesarkan partai berlambang bunga mawar itu.
Gerakan Jokowi yang semakin intensif berkeliling daerah nyatanya belum berbanding lurus dengan hasil survei. SMRC mencatat elektabilitas PSI berada di angka 4,1 persen, hanya 0,1 poin di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen. Posisi ini jauh tertinggal dari Gerindra yang memimpin dengan 16,9 persen, disusul PDIP 11,7 persen, Golkar 9,6 persen, dan Demokrat 8,1 persen.
Di bawah PSI, terdapat PKB dengan 5,4 persen, serta NasDem dan PKS yang sama-sama mengantongi 4,4 persen. Survei yang dilakukan pada 5–19 Juli 2026 ini juga menemukan 25,9 persen responden masih belum menentukan pilihan politik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa efek elektoral dari figur sepopuler Jokowi tidak berdampak signifikan?
Dalam ilmu politik, fenomena ini dikenal sebagai coattail effect—kemampuan tokoh populer untuk mengerek suara partai yang didukungnya. Namun, efek tersebut tidak berjalan otomatis. Pemilih bisa saja mengagumi sosok Jokowi, tetapi belum tentu mengalihkan suaranya kepada partai yang ia bela.
Tantangan PSI kini terletak pada bagaimana mengonversi popularitas menjadi kepercayaan. Partai tidak bisa hanya bertumpu pada kekuatan figur semata. Faktor seperti gagasan yang ditawarkan, rekam jejak kader, kualitas calon legislatif, hingga kemampuan mesin partai menjangkau pemilih di akar rumput menjadi penentu. Identitas partai yang jelas dan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat adalah modal yang tidak bisa digantikan oleh sekadar kedekatan dengan tokoh nasional.
Safari politik Jokowi adalah aset berharga bagi PSI. Kehadirannya memberi eksposur nasional dan peluang bagi partai untuk memperkenalkan diri ke khalayak yang lebih luas. Namun, hasil survei SMRC menjadi alarm bahwa pengaruh tokoh memiliki batas dalam mengubah peta elektoral secara instan.
Untuk berkembang menjadi kekuatan politik yang lebih substansial, PSI perlu membangun fondasi organisasi yang solid dan narasi politik yang meyakinkan. Elektabilitas 4,1 persen yang tipis itu adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terlepas dari seberapa sering Jokowi turun gunung membantu. Publik menunggu apakah partai ini mampu membuktikan diri sebagai entitas politik yang mandiri, bukan sekadar kendaraan bagi popularitas seorang figur.