Jakarta - Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai 89,76. Pada masa kepemimpinan Menteri Dody Hanggodo, nilai tersebut menempatkan pelayanan publik Kementerian PU dalam kategori sangat baik.
"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, di Jakarta, dikutip Kamis (30/7/2026).
Triono menyebut, capaian ini merupakan hasil tren positif sejak 2021 dengan skor 78,25, naik menjadi 83,59 pada 2022, lalu 86,18 pada 2023. Skor kembali naik menjadi 88,22 pada 2024, sebelum akhirnya mencapai 89,76 pada 2025.
Karakteristik Responden Survei Kepuasan Masyarakat Kementerian PU
Survei ini menjangkau 635 responden yang disusun representatif dari 50 UPT/Balai di 5 unit organisasi Kementerian PU, yaitu Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi, dan Badan Pengembangan SDM.
Dengan cakupan tersebut, hasil survei dianggap mewakili kondisi pelayanan publik yang sesungguhnya di kementerian yang kini dipimpin Menteri Dody Hanggodo. Pengumpulan data berlangsung dari 15 September sampai 5 Oktober 2025, menggunakan formula Krejcie and Morgan.
Dari sisi jenis kelamin, 68 persen responden laki-laki dan 32 persen perempuan. Usia 31–40 tahun menjadi kelompok terbesar (30 persen), diikuti 41–50 tahun (26 persen) dan di atas 50 tahun (14 persen). Responden usia 26–30 tahun mencapai 17 persen, sementara di bawah 25 tahun 13 persen.
Dari latar pendidikan, 62 persen responden lulusan S-1, 17 persen S-2, 12 persen SMA/SMK, 6 persen D-3/D-4, dan 3 persen lainnya.
Survei mencatat tiga unsur pelayanan dengan nilai terbaik, yaitu prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, dan persyaratan pelayanan. Sementara tiga unsur yang masih perlu ditingkatkan meliputi produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.
Triono menjelaskan, Kementerian PU turut menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai wadah dialog dua arah dengan pemangku kepentingan. "Tujuannya adalah untuk menginformasikan temuan survei sekaligus menyaring masukan langsung dari pengguna layanan," katanya.
Menyikapi hasil ini, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan Kementerian PU untuk tidak cepat berpuas diri.
"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," tegas Trubus.
Trubus juga mendorong Menteri Dody Hanggodo agar terus memperketat pengawasan internal dan mewujudkan tata kelola yang bersih di Kementerian PU.
"Pengawasan serta tata kelola di Kementerian PU bisa semakin tertib. Jika memang (karyawan PU) tidak bisa dibina ya diganti saja. Kalau masih bisa ya dipertahankan," pungkasnya.
Baca juga informasi seputar Lampung lainnya di Lampungvoice.com.